Kendari – Kabengga.id ll Bupati Konawe Utara H. Ikbar, S.H., M.H., bersama Ketua DPRD Konawe Utara, Sekretaris Daerah, Inspektur Kabupaten, dan Kepala BAPPERIDA Konawe Utara menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah se-Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Tahun 2025, yang digelar di Aula Kantor Gubernur Sultra, Kamis (31/07/2025).
Rakor ini dibuka dan dipimpin langsung oleh Gubernur Sultra Mayjen TNI (Purn) Andi Sumanggeruka. Ia didampingi oleh Wakil Gubernur Ir. Hugua, Plt. Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK RI Agung Yudha Wibowo, serta Ketua DPRD Provinsi Sultra La Ode Tariala. Turut hadir jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA), para Bupati/Walikota, Ketua DPRD, Sekda, dan Inspektur dari seluruh kabupaten/kota se-Sultra.
Dalam sambutannya, Gubernur Andi Sumanggeruka menegaskan bahwa korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan kejahatan moral dan bentuk nyata dari pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Ia menekankan bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan.
Tindak pidana korupsi adalah extraordinary crime yang harus dilawan bersama oleh seluruh elemen pemerintahan,” tegasnya.
Sementara itu, Plt. Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK RI Agung Yudha Wibowo menyampaikan pentingnya komunikasi dan kolaborasi antar lembaga pemerintahan dalam mencegah tindak pidana korupsi. Ia menganalogikan peran KPK seperti pemberi “resep”, sedangkan pelaksanaan pengelolaan keuangan yang baik adalah tugas utama pemerintah daerah.
Tak hanya itu, Agung juga menyoroti pengelolaan sumber daya alam di Sulawesi Tenggara yang harus dilakukan secara bijak dan tidak ugal-ugalan. “Jangan sampai kekayaan alam menjadi musibah. Sebaliknya, ia harus menjadi berkah bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” pesannya.
Sebagai penutup, dilakukan penandatanganan Komitmen Bersama Pemberantasan Korupsi oleh Gubernur Sultra, para Bupati/Walikota, serta Ketua DPRD se-Sulawesi Tenggara.
Keikutsertaan aktif Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dalam forum strategis ini menjadi bukti konkret komitmen daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.(redaksi).