Kendari, Kabengga.id (1 November 2025) — Menteri Hukum dan HAM BEM Universitas Halu Oleo (UHO), Adil Mono Arso, menegaskan penolakannya terhadap rencana kedatangan Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia, di Sulawesi Tenggara jika kunjungannya hanya untuk membuka Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar.
Menurut Adil, kedatangan seorang pejabat negara setingkat menteri seharusnya membawa manfaat dan solusi bagi persoalan masyarakat, bukan sekadar menghadiri agenda politik partai.
Ia menilai, sebagai Menteri ESDM, Bahlil memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menyelesaikan berbagai masalah pertambangan ilegal yang marak terjadi di wilayah Sulawesi Tenggara, khususnya di Kabupaten Konawe Selatan, Konawe Utara dan Kolaka.
“Kami menolak kedatangan Bahlil Lahadalia jika hanya datang untuk kepentingan politik partainya. Ia bukan hanya Ketua Umum DPP Partai Golkar, tetapi juga Menteri ESDM yang memiliki tanggung jawab besar terhadap pengelolaan sumber daya alam di negeri ini, termasuk menindak tegas aktivitas pertambangan ilegal di Sultra,” tegas Adil Mono Arso dalam keterangannya di Kendari.
Adil juga menyoroti lemahnya pengawasan pemerintah pusat terhadap aktivitas tambang yang tidak memiliki izin resmi, namun terus beroperasi secara terbuka.
Ia mendesak Kementerian ESDM segera turun tangan menertibkan perusahaan-perusahaan yang diduga kuat melakukan pelanggaran hukum dan merugikan lingkungan hidup serta masyarakat lokal.
“Jangan jadikan jabatan menteri sebagai alat politik. Rakyat Sultra menunggu tindakan nyata, bukan seremonial partai,” tambahnya.
BEM UHO melalui Kementerian Hukum dan HAM menyatakan siap mengawal isu-isu penegakan hukum di sektor pertambangan dan akan terus bersuara terhadap ketidakadilan pengelolaan sumber daya alam di Sulawesi Tenggara.(redaksi).