Forum Komunikasi Pemuda Sulawesi Tenggara (FKP Sultra) menyoroti alokasi anggaran sebesar Rp200 juta oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kolaka Timur untuk media online, yang tercatat dalam dokumen anggaran daerah tahun berjalan. Nominal yang tergolong besar untuk satu pos anggaran media ini mengundang perhatian publik, terutama di tengah berbagai kebutuhan mendesak masyarakat yang belum tertangani secara optimal.
Sebagai lembaga yang aktif dalam mengawal transparansi dan prioritas pembangunan daerah, FKP Sultra menilai bahwa alokasi anggaran tersebut perlu dibuka secara rinci dan dijelaskan kepada publik, terutama dalam aspek efektivitas, urgensi, dan dampaknya terhadap sektor pariwisata Kolaka Timur secara langsung.
Koordinator Lapangan FKP Sultra, Rayen menyampaikan bahwa fokus pembangunan seharusnya menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, bukan justru memperkuat pencitraan semata.
“Kami tidak anti terhadap kerja sama dengan media, tetapi ketika alokasi mencapai angka ratusan juta hanya untuk pemberitaan online, ini menjadi catatan kritis. Di saat masih banyak desa yang infrastruktur jalannya rusak, sektor UMKM butuh dukungan nyata, dan fasilitas wisata belum optimal, wajar kalau kami bertanya: skala prioritas Pemda Koltim itu di mana?” tegas Rayen.
Lebih lanjut, ia juga mengingatkan bahwa dalam tata kelola pemerintahan yang baik, penganggaran publik harus mengedepankan azas manfaat dan urgensi, bukan sekadar kepentingan sektoral atau proyek yang tidak berdampak luas.
“Pemerintah harus membuka ruang dialog yang sehat kepada publik, bukan malah membentengi diri dengan pemberitaan sepihak. Kami berharap Pemda Koltim menjadikan kritik ini sebagai koreksi bersama, bukan dimaknai sebagai serangan,” tambahnya.
Sorotan terhadap alokasi anggaran ini juga menjadi cermin penting bagi Pemerintah Daerah agar lebih selektif dan visioner dalam menyusun perencanaan anggaran, memastikan setiap rupiah benar-benar mendukung kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
FKP Sultra akan terus mengawal transparansi dan efektivitas penggunaan APBD agar pembangunan di Kolaka Timur berjalan sesuai harapan rakyat.