Kendari-Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Muna Barat (Mubar) diduga menjadi ladang korupsi. Mantan Kabid Dikbud Mubar, sekaligus pengelola dana BOS, Hajirun, saat dikonfirmasi enggan berkomentar banyak.
Dugaan korupsi dana BOS di tubuh Dikbud Mubar ini mencuat setelah sejumlah guru di Mubar mengeluhkan pengelolaan anggaran pemerintah itu ke Aliansi Mahasiswa Pemerhati Hukum Indonesia (AMPHI) Sultra.
Ada tiga kejanggalan yang mereka temukan. Pertama, dugaan kegiatan fiktif. Guru-guru menilai, ada laporan pertanggungjawaban dari kegiatan-kegiatan menggunakan dana BOS. Faktanya, kegiatan tidak pernah dilakukan.
“Padahal, peruntukan dana BOS ini salah satunya adalah berkaitan dengan ekstrakurikuler seperti pramuka, OSIS, olahraga, seni, dan kegiatan-kegiatan lain,” kata Ketua AMPHI Sultra, Ibrahim, Selasa (17/6/2025).
Kedua, minimnya pelibatan guru dalam pelaksanaan program di sekolah. Ibrahim menilai, guru-guru menduga ada kongkalikong di tubuh Dikbud Sultra, khususnya yang mengelola dana BOS itu. Sebab, guru tidak dilibatkan dalam menjalankan sejumlah program tertentu dan hanya dikelola oleh sekelompok oknum saja.
Yang ketiga, fasilitas sekolah memprihatinkan. Guru-guru di sana, lanjut Ibrahim, mengeluh sebab kondisi sejumlah sekolah naungan Dikbud Mubar sangat tidak layak. Masih banyak ruang kelas yang rusak, fasilitas belajar minim, dan alat-alat peraga yang tidak memadai. Padahal, dana BOS mengalir lancar dan mempunyai porsi tersendiri untuk hal-hal tersebut.
Sebagai contoh, ucap Ibrahim, sekolah dengan jumlah siswa 300 orang, jika per siswa mendapatkan Rp1 juta, maka sekolah tersebut menerima dana BOS sebesar Rp300 juta. Artinya, ada dana ratusan juta yang diduga mengalir tetapi realisasinya tidak seperti yang diharapkan.
Untuk itu, ia berharap agar Kepolisian Daerah (Polda) Sultra dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra segera turun tangan menyelidiki dugaan korupsi di balik pengelolaan dana BOS di Dikbud Mubar ini.(redaksi).