JAKARTA – KABENGGA.ID ll Gerakan Aktivis Peduli Hukum Sulawesi Tenggara kembali turun ke jalan. Kali ini mereka menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Jakarta, Jumat (19/9/2025).
Dalam aksinya, massa mendesak KPK segera mengusut dugaan penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diduga kuat melibatkan Kepala Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara.
Koordinator aksi, Tomi Dermawan, menyuarakan kekecewaannya lantang di hadapan gedung antirasuah.
“Kami menduga ada penyelewengan dana desa yang dilakukan oknum kepala desa. Anggaran yang seharusnya dirasakan rakyat justru tak sampai,” tegas Tomi.
ak hanya soal dana desa, para aktivis juga menyoroti dugaan keterlibatan sang kepala desa dalam aktivitas tambang ilegal. Menurut Tomi, praktik itu bukan sekadar pelanggaran hukum, tapi juga merusak lingkungan pesisir Morombo.
“Tambang ilegal itu merampas hak hidup masyarakat dan merusak lingkungan. Negara tidak boleh kalah,” ujarnya dengan nada geram.
I menilai, lambannya aparat penegak hukum di daerah memperkuat alasan mengapa KPK harus segera turun tangan. “Kasus ini menyangkut kepentingan publik. Kalau daerah lamban, KPK harus ambil alih,” sambungnya.
Dalam orasinya, massa juga mendesak pemerintah pusat agar tidak tutup mata terhadap maraknya tambang ilegal di Konawe Utara. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum dinilai sebagai pintu masuk suburnya praktik ilegal tersebut.
Aksi ini ditutup dengan seruan lantang Tomi:
“Kami tidak akan berhenti berjuang sampai hukum benar-benar ditegakkan.”
Hingga berita ini diturunkan, pihak media masih berupaya menghubungi Kepala Desa Morombo Pantai dan pihak terkait untuk meminta klarifikasi atas tudingan tersebut( ** ).