BOMBANA ll KABENGGA.ID (9 September 2025) – Lebih dari dua bulan pasca gelaran Executive Meeting Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bombana di Jakarta pada 3 Juli 2025, Asosiasi Pengawal Kebijakan Daerah (APKD) melalui Direktur Eksekutifnya, Andi Amil Niransyah, melontarkan kritik keras dan menuntut transparansi penuh atas hasil pertemuan tersebut. Pertemuan yang melibatkan Bupati, Wakil Bupati, Sekda Provinsi Sultra, jajaran DPRD Bombana, serta puluhan investor ini, hingga kini belum menunjukkan dampak nyata yang signifikan bagi masyarakat Bombana.
Andi Amil dengan tegas menyatakan bahwa jika tidak ada hasil konkret yang terasa di lapangan, executive meeting yang telah menghabiskan anggaran daerah tersebut hanya akan menjadi pemborosan yang tidak dapat dibenarkan.
“Kami mengapresiasi setiap upaya Pemkab dalam mencari terobosan pembangunan, namun pertemuan di Jakarta yang telah berlalu dua bulan lebih ini harus segera diikuti dengan bukti nyata. Masyarakat Bombana membutuhkan lebih dari sekadar berita pertemuan di ibu kota; mereka menantikan realisasi janji dan proyek yang dijanjikan,” ujar Andi Amil. “Sampai saat ini, kita belum melihat geliat investasi atau program besar yang dihasilkan secara langsung dari pertemuan tersebut.
“Andi Amil menyoroti absennya progres signifikan di tengah masyarakat pasca pertemuan di Yuan Garden Hotel, Jakarta Pusat, yang dihadiri oleh banyak pihak penting.
“Penggunaan anggaran negara, sekecil apapun, harus memiliki pertanggungjawaban yang jelas dan hasil yang terukur. Jika pertemuan sebesar itu tidak menghasilkan dampak positif yang signifikan bagi Bombana, maka patut dipertanyakan efektivitas dan urgensinya. Ini bukan sekadar pemborosan, tetapi juga berpotensi mengkhianati harapan rakyat yang mendambakan pembangunan,” lanjut Andi Amil, menyuarakan keprihatinan publik.
APKD menuntut Pemkab Bombana untuk segera membuka data dan fakta terkait kesepakatan-kesepakatan yang telah terjalin dengan para investor. “Mana detail MoU-nya? Bagaimana timeline implementasi proyek-proyek yang disebut-sebut akan masuk ke Bombana? Transparansi adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik. Masyarakat berhak mengetahui kemana arah pembangunan yang dijanjikan,” tegasnya.
Andi Amil menegaskan bahwa APKD akan terus memantau dan mengawal setiap kebijakan serta implementasi program Pemkab Bombana. “Kami mendesak Pemkab Bombana untuk segera memberikan laporan pertanggungjawaban yang transparan dan konkret kepada masyarakat. Jangan sampai pertemuan penting ini hanya menjadi catatan sejarah tanpa jejak kebermanfaatan. Kami siap mengawal setiap aspirasi masyarakat dan memastikan bahwa Bombana mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya dari setiap kebijakan dan anggaran yang dikeluarkan.**