Buton Selatan – Kabengga.id lllBupati Buton Selatan (Busel), Adios, tengah menjadi sorotan publik usai beredarnya foto dirinya bersama pejabat Kejaksaan Agung. Tindakan itu dianggap tidak etis dan dipandang sebagian pihak sebagai upaya “pamer kedekatan” di tengah maraknya isu dugaan mafia proyek di Busel.
Pertanyaan pun menyeruak: apakah pertemuan tersebut sekadar silaturahmi biasa, atau sinyal bahwa sang Bupati tengah mencari perlindungan hukum?
Skema Mafia Proyek di Busel
Laporan berbagai pihak menyebutkan praktik kotor dalam pengelolaan proyek di Busel berjalan sistematis. Skema ini diduga melibatkan kontraktor, pejabat dinas, hingga aktor luar daerah yang mendapat sokongan politik. Nama dua sosok berinisial NAS dan ID kerap disebut-sebut sebagai pengatur proyek, dengan memanfaatkan kedekatan dengan Bupati serta posisi strategis di dinas terkait.
Kasus Pelabuhan Batu Atas
Salah satu contoh nyata adalah proyek rehabilitasi Pelabuhan Rakyat Batu Atas senilai Rp1,45 miliar. Hasil pekerjaan dinilai asal-asalan, sekadar tambal sulam, dan memicu kekecewaan publik. Ketua DPRD Busel, Dodi Hasri, bahkan secara terbuka melontarkan kritik keras terhadap kualitas proyek tersebut.
Dugaan Rekayasa Tender
Dugaan kongkalikong juga menyeret Unit Layanan Pengadaan (ULP) Busel. Menurut laporan Masyarakat Anti Rekayasa (MAR), terdapat indikasi campur tangan Bupati Adios dalam proses lelang. Ia disebut memberi arahan kepada Pokja ULP untuk menggugurkan perusahaan dengan peringkat pertama demi memenangkan perusahaan titipan.
“Kalau pemenang sah digugurkan dengan alasan tidak objektif, jelas ada rekayasa. Itu bukan sekadar pelanggaran etika, tapi perbuatan melawan hukum. Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 jelas melarang persekongkolan dalam tender,” tegas Koordinator MAR, Ramadhan, dalam keterangan tertulis di Jakarta.
Publik Menanti Sikap Tegas
Sorotan terhadap Bupati Adios kini kian menguat. Publik menunggu langkah tegas aparat penegak hukum dalam menyikapi berbagai laporan dan indikasi pelanggaran hukum di Busel, agar praktik mafia proyek tidak terus mengakar dan merugikan masyarakat.**