KENDARI,KABENGGA.ID.– Reyhan Sebrang selaku Jenderal Lapangan dalam rencana aksi demonstrasi terkait Kedai Warga Kopi Fusi Kendari menyampaikan sorotan serius terhadap dugaan belum terpenuhinya kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan berusaha, sekaligus dugaan persoalan pembangunan maupun pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah dan instansi teknis terkait.

Menurut Reyhan, persoalan legalitas perizinan berusaha bukanlah persoalan administratif yang dapat dipandang sebelah mata. Setiap pelaku usaha wajib memastikan bahwa seluruh dokumen perizinan dan persyaratan operasional telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ia menegaskan bahwa pihak pengelola Kedai Warga Kopi Fusi Kendari perlu memberikan klarifikasi secara terbuka kepada masyarakat terkait kelengkapan dokumen perizinan berusaha, termasuk Nomor Induk Berusaha (NIB), kesesuaian kegiatan usaha, serta dokumen persyaratan teknis lainnya yang menjadi dasar legalitas operasional kegiatan usaha tersebut.

“Jangan sampai ada kesan bahwa aktivitas usaha dapat berjalan tanpa terlebih dahulu memastikan seluruh kewajiban perizinannya. Legalitas bukan sekadar formalitas administratif, melainkan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku usaha,” tegas Reyhan.

Lebih lanjut, Reyhan juga menyoroti dugaan persoalan pembangunan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang pada prinsipnya memiliki fungsi utama sebagai kawasan konservasi, daerah resapan air, penjaga keseimbangan lingkungan, serta ruang publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat.

Menurutnya, keberadaan RTH tidak boleh kehilangan fungsi dasarnya akibat pembangunan atau aktivitas yang berpotensi mengarah pada kepentingan komersial tanpa memperhatikan ketentuan tata ruang dan peraturan yang berlaku.

“Ruang Terbuka Hijau bukan ruang bebas yang dapat dialihkan pemanfaatannya semata-mata untuk kepentingan bisnis. RTH memiliki fungsi ekologis dan sosial yang harus dilindungi. Jangan sampai ruang yang seharusnya menjadi kepentingan bersama justru menimbulkan persoalan karena pemanfaatannya tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang,” lanjutnya.

Reyhan meminta Pemerintah Kota Kendari melalui instansi teknis terkait, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup, serta DPMPTSP Kota Kendari, untuk melakukan pemeriksaan secara objektif dan menyeluruh terhadap status lahan, dokumen perizinan, kesesuaian tata ruang, serta dasar hukum pembangunan dan pemanfaatan lokasi yang dipersoalkan.

Ia juga mendesak agar pemerintah tidak hanya berorientasi pada aspek administratif, tetapi turut memastikan apakah pembangunan dan aktivitas yang berlangsung telah sesuai dengan fungsi kawasan, ketentuan lingkungan hidup, serta kepentingan masyarakat luas.

“Jika hasil pemeriksaan nantinya menemukan adanya pelanggaran, maka harus ada tindakan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum. Jangan sampai muncul pembiaran terhadap dugaan pelanggaran yang berpotensi merugikan kepentingan publik dan lingkungan,” tegasnya.

DESAK PEMERINTAH DAN APARAT PENEGAK HUKUM BERTINDAK

Atas persoalan tersebut, Reyhan Sebrang menyampaikan beberapa tuntutan:

  1. Mendesak pengelola Kedai Warga Kopi Fusi Kendari memberikan klarifikasi terbuka mengenai kelengkapan dan keabsahan seluruh dokumen perizinan berusaha.
  2. Mendesak DPMPTSP Kota Kendari melakukan pemeriksaan administratif dan verifikasi faktual terhadap legalitas perizinan serta kesesuaian kegiatan usaha yang dijalankan.
  3. Mendesak Pemerintah Kota Kendari melalui instansi teknis terkait melakukan pemeriksaan terhadap dugaan persoalan pembangunan dan pemanfaatan RTH, termasuk memastikan kesesuaiannya dengan peruntukan tata ruang.
  4. Mendesak Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Kendari menelusuri status kawasan, fungsi ekologis, aspek lingkungan, serta dasar hukum pembangunan dan pemanfaatan lokasi yang dipersoalkan.
  5. Mendesak aparat penegak hukum menindaklanjuti apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti yang sah sesuai kewenangannya.
  6. Meminta Pemerintah Kota Kendari menjamin perlindungan fungsi RTH sebagai kawasan konservasi, daerah resapan air, keseimbangan lingkungan, dan ruang kepentingan publik agar tidak terjadi penyimpangan pemanfaatan untuk kepentingan komersial yang bertentangan dengan ketentuan hukum.

Reyhan menegaskan bahwa langkah demonstrasi yang akan dilakukan merupakan bentuk kontrol sosial dan partisipasi masyarakat dalam mengawal penegakan hukum, kepatuhan perizinan berusaha, serta perlindungan ruang publik di Kota Kendari.

“Kami tidak sedang menghakimi pihak mana pun. Namun, setiap dugaan persoalan yang menyangkut legalitas usaha dan pemanfaatan ruang publik harus dijawab melalui keterbukaan dokumen, pemeriksaan faktual, dan penegakan hukum yang objektif. Jangan sampai kepentingan komersial mengalahkan kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan,” tutup Reyhan.

Redaksi:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *