KENDARI,KABENGGA.ID. – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sulawesi Tenggara berhasil mengungkap dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen pertanahan pada lahan eks transmigrasi di Desa Morini Mulya, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan. Pengungkapan kasus tersebut disampaikan oleh Kasubdit 2 Ditreskrimum Kompol Muh. Chairman Sumarlianto Akbar, S.I.K, Jumat (20/11/2026).
Perkara ini ditangani berdasarkan empat laporan polisi, yaitu LP/B/129/III/2026 (14 Maret 2026), LP/B/290/VI/2026 dan LP/B/292/VI/2026 (keduanya 26 Juni 2026), serta LP/B/380/VIII/2026 (4 Agustus 2026). Objek perkara meliputi sekitar 29 Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diterbitkan Lurah Landono dan sekitar 18 Sertifikat Hak Milik (SHM) dari BPN Konawe Selatan di atas lahan seluas kurang lebih 23 hektare yang telah memiliki SHM sejak tahun 1982.
“Hasil penyidikan menemukan penerbitan dokumen Berupa SKT (surat keterangan tanah) di atas bidang tanah yang sudah bersertifikat, sehingga menimbulkan tumpang tindih kepemilikan dan merugikan warga transmigrasi sebagai pemegang hak yang sah,” kata Kompol Chairman. Pada Cluster Pertama, penyidik menetapkan empat tersangka berinisial S, B alias LB, JH alias A, dan NB. Dua di antaranya telah ditahan, sementara dua lainnya tidak ditahan karena alasan kondisi kesehatan. “S dulunya menjabat sebagai lurah landono sebelum menjadi camat,” ungkapnya.
Setelah pengungkapan Cluster Pertama, Ditreskrimum Polda Sultra kini mempersiapkan pengembangan melalui Cluster Kedua. Langkah ini bertujuan mendalami dugaan keterlibatan pihak lain dalam penerbitan SKT, Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah, serta dokumen yang diduga menjadi dasar penerbitan SHM baru pada tahun 2022.
“Modus operandi dilakukan dengan mengklaim bidang tanah milik warga eks transmigrasi yang telah memiliki SHM tahun 1982, kemudian mengajukan penerbitan SKT kepada pejabat kelurahan. Dokumen tersebut selanjutnya digunakan untuk mengklaim, mengalihkan, menjual tanah, atau meminta ganti rugi kepada pemilik yang sah,” tutur Kompol Chairman.
Dalam rangkaian perbuatan itu terdapat pihak yang menerbitkan dokumen, pihak yang mengklaim tanah, pihak yang menggunakan dokumen untuk transaksi dan meminta ganti rugi, serta pihak yang turut menandatangani sebagai saksi batas. Akibatnya terjadi tumpang tindih antara SHM tahun 1982 dengan dokumen yang diterbitkan kemudian.
Penyidik menegaskan bahwa penanganan perkara tidak berhenti pada penetapan empat tersangka di Cluster Pertama. Pengembangan Cluster Kedua akan terus dilakukan untuk mengungkap seluruh rangkaian peristiwa serta pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan.
Polda Sulawesi Tenggara berkomitmen mengungkap perkara hingga tuntas, tidak hanya pelaku lapangan tetapi juga seluruh pihak yang bertanggung jawab. Langkah ini merupakan wujud penegakan hukum yang profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu, sekaligus perlindungan terhadap hak-hak masyarakat eks transmigrasi serta kepastian hukum atas kepemilikan tanah.
