KENDARI, KABENGGA.ID (9 November 2026) – Penanganan kasus dugaan korupsi dan penjualan ore nikel ilegal yang menyeret PT Babarina Putra Sulung (BPS) mendapat sorotan serius dari kalangan mahasiswa. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Halu Oleo (MPM UHO) mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) membuka perkembangan penyidikan secara transparan sekaligus mempercepat pengungkapan seluruh pihak yang diduga terlibat.
Desakan tersebut muncul setelah Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sultra melakukan pengamanan barang bukti ore nikel dalam jumlah besar, yang disebut mencapai hampir 200 ribu metrik ton dan belum sempat terjual. Selain itu, penyidik juga telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi terkait perkara tersebut.
Bagi MPM UHO, langkah penyidik mengamankan barang bukti merupakan perkembangan penting. Namun, pengungkapan perkara tidak boleh berhenti pada penyitaan material tambang. Penelusuran asal-usul ore, legalitas dokumen, aliran transaksi, hingga pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut harus menjadi bagian dari pembuktian hukum.
Ketua MPM UHO, Miftahul Khuda, menegaskan bahwa pernyataan Kepala Kejati Sultra, Dr. Sugeng Riyanta, mengenai potensi kerugian negara yang diperkirakan melampaui Rp200 miliar harus ditindaklanjuti dengan pembuktian yang terukur dan konstruksi hukum yang kuat.
Menurutnya, besarnya potensi kerugian negara membuat perkara tersebut tidak boleh ditangani secara setengah-setengah. Publik membutuhkan penjelasan mengenai dasar perhitungan kerugian, hasil pemeriksaan ahli, serta kemungkinan kerugian tambahan dari ore nikel yang diduga telah lebih dahulu diperjualbelikan.
“Kami mengapresiasi kinerja Kejati Sultra yang berfokus pada pemulihan aset dengan mengamankan hampir 200 ribu metrik ton ore nikel ilegal tersebut. Namun, mengingat taksiran kerugian negara yang sangat fantastis, yakni di atas Rp200 miliar, publik Sultra menuntut pembuktian nyata,” tegas Yuda dalam pernyataan resminya di Kendari, Sabtu (7/11/2026).
Ia juga meminta Kejati Sultra membuka hasil verifikasi ahli dan menelusuri secara menyeluruh jumlah ore nikel yang diduga telah terlanjur diperjualbelikan.
Soroti Potensi Intervensi dan Transparansi Penegakan Hukum
MPM UHO menilai keterbukaan informasi menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum, khususnya dalam perkara pertambangan yang melibatkan kepentingan ekonomi berskala besar.
Menurut MPM UHO, proses penyidikan harus mampu mengungkap seluruh rangkaian peristiwa secara objektif, termasuk kemungkinan adanya pihak yang berperan dalam penerbitan, penggunaan, maupun pemanfaatan dokumen untuk memfasilitasi transaksi ore nikel yang dipersoalkan.
Organisasi mahasiswa tersebut juga mengingatkan agar penyidikan berjalan independen dan bebas dari intervensi pihak mana pun. Penegakan hukum, menurut mereka, tidak boleh berhenti pada pihak yang berada di lapangan, sementara pihak lain yang diduga memiliki peran dalam rantai kegiatan justru luput dari pemeriksaan.
Atas perkembangan perkara PT Babarina Putra Sulung, MPM UHO menyampaikan tiga tuntutan utama kepada Kejati Sultra.
Pertama, mendesak Kejati Sultra mempercepat verifikasi ahli terhadap status, jumlah, dan kadar riil hampir 200 ribu metrik ton ore nikel yang telah diamankan. Hasil pemeriksaan tersebut dinilai penting untuk memperjelas nilai barang bukti, legalitas material tambang, serta memperkuat pembuktian dalam proses hukum.
Kedua, mendesak penyidik menelusuri seluruh aliran penjualan ore nikel yang diduga telah lebih dahulu dipasarkan secara ilegal. MPM UHO juga meminta agar identitas pihak-pihak yang diduga terlibat, termasuk oknum pejabat dan jaringan yang berkaitan dengan penggunaan dokumen pertambangan, ditelusuri berdasarkan alat bukti dan fakta penyidikan.
Ketiga meminta Kepala Kejati Sultra menyampaikan perkembangan penanganan perkara secara berkala, objektif, dan proporsional kepada publik. Keterbukaan tersebut dinilai penting untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang jelas sekaligus mencegah munculnya persepsi adanya perlakuan berbeda dalam penanganan perkara pertambangan.
MPM UHO Siap Kawal hingga Persidangan
Lebih lanjut, Yuda menegaskan bahwa MPM UHO akan mengambil posisi sebagai mitra kontrol sosial yang independen dalam mengawal proses penegakan hukum.
Menurutnya, pengawasan publik diperlukan agar penyidikan berjalan konsisten, transparan, dan tidak berhenti pada pengungkapan sebagian fakta. Terlebih, perkara yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam memiliki konsekuensi terhadap penerimaan negara, kepastian hukum, serta keberlanjutan lingkungan.
MPM UHO menyatakan elemen mahasiswa dan aktivis di Sultra siap mengawal setiap tahapan penanganan perkara hingga proses hukum berlanjut ke pengadilan.
“Jangan sampai pengungkapan kasus hanya berhenti pada penyitaan barang bukti. Siapa yang mengatur, siapa yang memfasilitasi, ke mana ore nikel mengalir, dan siapa yang memperoleh keuntungan harus diungkap berdasarkan fakta hukum,” menjadi penekanan sikap MPM UHO.
Bagi MPM UHO, besarnya potensi kerugian negara yang disorot dalam perkara ini harus menjadi alasan bagi aparat penegak hukum untuk bekerja lebih terbuka dan akuntabel.
Kini, publik menunggu sejauh mana penyidikan Kejati Sultra mampu menjawab sejumlah pertanyaan mendasar: bagaimana asal-usul ore nikel tersebut, ke mana aliran penjualannya, siapa saja pihak yang terlibat, serta berapa nilai kerugian negara yang dapat dibuktikan secara hukum.
Sebab, keberhasilan penanganan perkara pertambangan tidak hanya diukur dari banyaknya barang bukti yang disita, tetapi juga dari kemampuan penyidik mengungkap rangkaian dugaan pelanggaran dan mempertanggungjawabkan setiap temuan melalui proses hukum yang transparan dan berkeadilan.(Redaksi).