KENDARI,KABENGGA.ID.(4 NOVEMBER 2026). – Satu bulan lebih telah berlalu sejak gelombang aksi damai Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kota Kendari digelar pada 28 September 2026 lalu. Namun, komitmen manis yang dijanjikan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melakukan penertiban total di Pelabuhan Feri Amolengo–Labuan terbukti hanya menjadi “angin surga” dan pemanis bibir birokrasi. Hingga hari ini, janji reformasi tata kelola tersebut menguap tanpa ada satu pun tindakan nyata atau inspeksi mendadak (sidak) yang terealisasi di lapangan.
Menyikapi kemandulan dan pembiaran ini, PC IMM Kota Kendari menyatakan sikap yang jauh lebih kritis, tajam, dan tanpa kompromi. Fasilitas publik yang dibiayai oleh uang rakyat kini dibiarkan tetap menjadi arena subur bagi praktik percaloan, manipulasi tiket, mafia antrean “jalur siluman”, hingga tindakan premanisme yang sebelumnya telah memicu insiden kekerasan terhadap kader Muhammadiyah, Laode Sabilu.
Ketua Umum PC IMM Kota Kendari, Dirman, menegaskan bahwa kesabaran mahasiswa dan masyarakat pengguna jasa transportasi laut telah habis. Kesepakatan waktu 3×24 jam yang disanggupi pihak dinas sebulan lalu kini menjadi bukti nyata atas rapuhnya integritas dan buruknya kinerja instansi terkait dalam menjaga keamanan publik.
“Satu bulan lebih kami memberikan ruang konstitusional bagi Dishub Sultra untuk membuktikan nyalinya. Kenyataannya, pintu penyeberangan kita masih amburadul, hak-hak penumpang yang tertib terus diinjak oleh kepentingan sepihak para calo, dan rasa aman publik digadaikan. Ini bukan lagi sekadar kelalaian struktural, melainkan pembiaran yang nyata. Jika nakhoda instansi ini tidak lagi mampu menertibkan jajarannya, maka pintu keluar adalah pilihan yang paling terhormat,” tegas Dirman dalam keterangannya di Kendari, Rabu (4/11).
Atas dasar evaluasi objektif terhadap kebuntuan pelayanan publik tersebut, PC IMM Kota Kendari secara tegas meminta Gubernur Sulawesi Tenggara untuk segera mencopot Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sultra. Kadishub dinilai gagal total dan tidak memiliki kepekaan krisis terhadap konflik horizontal serta buruknya pelayanan di gerbang penyeberangan antarpulau tersebut. Bersamaan dengan itu, kami juga mendesak pencopotan segera Kepala UPTD Pelabuhan Amolengo Konawe Selatan yang selaku otoritas tertinggi di lapangan dinilai sengaja menutup mata dan melakukan pembiaran terstruktur terhadap maraknya tiket ilegal dan premanisme.
Tidak berhenti pada reformasi birokrasi, PC IMM Kota Kendari juga meminta jajaran Ditreskrimum Polda Sultra untuk memperluas penyelidikan kasus ini secara radikal. Penegakan hukum tidak boleh mandek pada pelaku kekerasan fisik di lapangan saja, melainkan harus mengusut tuntas oknum petugas pelabuhan yang diduga kuat ikut menikmati aliran dana atau upeti dari sistem antrean ilegal tersebut.
Kami memastikan tidak akan membiarkan persoalan ini larut dalam janji-janji palsu. Jika dalam waktu dekat tidak ada langkah strategis dan ketegasan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk membersihkan pelabuhan dari cengkeraman mafia, PC IMM Kota Kendari bersama aliansi masyarakat sipil akan kembali turun ke jalan dengan gelombang massa yang jauh lebih besar guna mengawal persoalan ini.(Redaksi).