Kendari – Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Sulawesi Tenggara (Sultra) mencatat nilai transaksi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di wilayah Bumi Anoa telah menembus angka Rp3,86 miliar hingga 30 September 2026.
Kepala Kanwil DJPb Sultra Iman Widhiyanto saat dihubungi di Kendari, Senin, mengatakan bahwa akumulasi nilai transaksi tersebut tercipta dari sebanyak 327.443 kali aktivitas transaksi bisnis yang dilakukan masyarakat melalui gerai koperasi.
“Aktivitas ekonomi Koperasi Merah Putih menunjukkan tren positif dengan total transaksi mencapai Rp3,86 miliar dari 2.273 koperasi yang telah resmi terbentuk di Sulawesi Tenggara,” kata Iman.
Ia menyebutkan bahwa dari total entitas koperasi yang terbentuk tersebut, sebanyak 471 gerai atau 20,72 persen di antaranya telah rampung dibangun.
Tiga daerah dengan persentase penyelesaian gerai fisik tertinggi, yakni Kabupaten Konawe Selatan sebesar 37,7 persen, Kabupaten Buton 31,9 persen, dan Kabupaten Kolaka 28,1 persen.
“Sementara daerah dengan tingkat penyelesaian gerai fisik paling rendah meliputi Kabupaten Wakatobi sebesar 3,0 persen, Kabupaten Muna 5,3 persen, serta Kabupaten Konawe Kepulauan 5,6 persen,” ujar dia.
Iman Widhiyanto mengungkapkan untuk menunjang operasional serta kelancaran distribusi logistik, KDKMP di Sultra saat ini disokong oleh armada berupa 19 unit truk dan 21 unit kendaraan pikap.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Sultra juga telah menyetujui pemanfaatan 47 aset milik daerah untuk digunakan sebagai gerai koperasi.
“Dari aspek legalitas, Iman memaparkan sebanyak 99,9 persen KDKMP telah mengantongi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta 50,9 persen di antaranya sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB),” kata Iman Widhiyanto.
Ia menambahkan kendala utama pelaksanaan program saat ini telah bergeser dari tahap pembangunan fisik menuju pengaktifan kegiatan usaha gerai secara operasional. Sebanyak 308 gerai saat ini telah masuk dalam tahap verifikasi dan validasi (verval) pada portal Merah Putih.
“Prioritas penanganan pada triwulan IV tahun 2026 difokuskan pada percepatan verval operasional gerai, penyediaan penjamin pembeli (offtaker), serta penguatan tata kelola keuangan koperasi agar seluruh gerai dapat segera beroperasi penuh,” kata Iman menambahkan (redaksi)