Kendari – Rencana pengadaan ambulans laut di Sulawesi Tenggara mendapat dukungan dari Komisi IX DPR RI sebagai upaya mengatasi keterbatasan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kepulauan.
Dukungan tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Jumat 9 Oktober 2026
Dalam pertemuan itu, Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, memaparkan sejumlah persoalan dan program prioritas daerah, mulai dari pelayanan kesehatan, ketenagakerjaan, jaminan sosial, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Gubernur menjelaskan, kondisi geografis Sultra yang mencakup 17 kabupaten/kota, dengan delapan kabupaten berada di wilayah kepulauan, memerlukan sistem pelayanan kesehatan yang mampu menjangkau masyarakat secara lebih merata.
Pengadaan ambulans laut diharapkan dapat mempermudah mobilitas pasien, khususnya mereka yang membutuhkan penanganan medis darurat dan akses menuju fasilitas kesehatan rujukan.
Di sektor kesehatan, Pemprov Sultra juga mengoptimalkan pelayanan Puskesmas dan Posyandu, program Cek Kesehatan Gratis (CKG), serta pengendalian penyakit.
Sementara itu, pembangunan gedung layanan delapan lantai di RSUD Bahteramas ditargetkan terealisasi pada 2027. Pemerintah daerah juga menargetkan cakupan kepesertaan aktif BPJS Kesehatan mencapai 89 persen pada akhir 2026.
Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menilai ambulans laut menjadi salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan.
Selain persoalan kesehatan, Komisi IX DPR RI turut menyoroti peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal agar mampu bersaing dan memenuhi kebutuhan industri yang berkembang di Sultra, termasuk kawasan industri Pomalaa.
Pembahasan juga mencakup perlindungan tenaga kerja lokal dan asing, pemantauan sistem pengupahan, serta perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal dan kelompok rentan.
Hasil kunjungan kerja tersebut diharapkan menjadi bahan penyusunan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran, baik untuk pemerintah daerah maupun pemerintah pusat (redaksi)