Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Halu Oleo (UHO), UMAN, mendesak Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andi Sumangerukka untuk mengevaluasi dan mencopot Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Sultra, Hamim Imbu, menyusul terjadinya keributan antara pimpinan Satpol PP tersebut dengan salah seorang anggotanya.
Desakan tersebut disampaikan sebagai bentuk keprihatinan atas viralnya video yang memperlihatkan keributan hingga kontak fisik antara Hamim Imbu dan anggota Satpol PP bernama Akbar di lingkungan Kantor Satpol PP Sultra pada Kamis, 13 Agustus 2026.
Menurut Ketua DPM FKIP UHO, tindakan kekerasan, intimidasi, maupun perilaku yang tidak mencerminkan keteladanan seorang pejabat publik tidak boleh dibiarkan, terlebih ketika terjadi di lingkungan institusi pemerintahan yang memiliki tugas menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat.
“Kami mendesak Gubernur Sultra Andi Sumangerukka untuk mengambil sikap tegas dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Kasatpol PP Sultra. Jika terbukti terjadi tindakan kekerasan atau pelanggaran etik, maka kami meminta Gubernur tidak ragu mencopot yang bersangkutan dari jabatannya.”
Ia menilai seorang Kasatpol PP seharusnya menjadi contoh dalam menjaga disiplin, ketertiban, pengendalian emosi, serta penyelesaian persoalan secara profesional. Karena itu, apabila seorang pimpinan justru terlibat dalam konflik fisik dengan bawahannya, menurutnya, hal tersebut patut menjadi perhatian serius Gubernur sebagai pembina pemerintahan daerah.
“Bagaimana mungkin institusi yang bertugas menegakkan ketertiban justru mempertontonkan konflik fisik di internalnya? Ini menyangkut marwah institusi pemerintah daerah dan kepercayaan publik. Gubernur harus hadir untuk memastikan persoalan ini diselesaikan secara objektif, transparan, dan tidak tebang pilih.”
Ketua DPM FKIP UHO juga meminta agar Pemerintah Provinsi Sultra tidak hanya melihat persoalan tersebut sebagai konflik pribadi antara atasan dan bawahan. Pemeriksaan, kata dia, perlu dilakukan secara menyeluruh dengan meminta keterangan dari kedua belah pihak serta saksi-saksi yang berada di lokasi kejadian.
Hal itu penting karena terdapat versi berbeda mengenai kronologi keributan. Hamim Imbu menyatakan dirinya sempat mendapat tindakan fisik terlebih dahulu dari Akbar. Sementara Akbar mengaku mengalami intimidasi dan pemukulan.
“Kami tidak ingin menghakimi siapa yang benar dan siapa yang salah sebelum ada pemeriksaan yang objektif. Tetapi justru karena ada dua versi, Gubernur harus segera turun tangan dan memastikan proses pemeriksaan dilakukan secara transparan. Jangan sampai persoalan ini berhenti hanya karena yang terlibat adalah pejabat.”
Lebih lanjut, Ketua DPM FKIP UHO meminta Gubernur Sultra mengevaluasi kepemimpinan Hamim Imbu secara menyeluruh, termasuk pola pembinaan terhadap anggota Satpol PP dan penyelesaian persoalan internal di lingkungan organisasi tersebut.
Menurutnya, persoalan ini harus menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi Sultra untuk memastikan seluruh pejabat di lingkup pemerintahan daerah mampu menjalankan tugas berdasarkan etika pemerintahan, profesionalitas, serta penghormatan terhadap hak setiap aparatur.
“Kami meminta Gubernur Andi Sumangerukka menunjukkan keberpihakannya pada prinsip pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Bila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran berat, maka pencopotan dari jabatan adalah langkah yang layak dipertimbangkan demi menjaga marwah Pemprov Sultra dan kepercayaan masyarakat.”
DPM FKIP UHO menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut dan mendorong agar Pemerintah Provinsi Sultra memberikan penjelasan terbuka kepada publik mengenai hasil pemeriksaan serta langkah yang akan diambil terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
“Kami tidak sedang mencari sensasi. Kami sedang mempertanyakan standar etika seorang pejabat publik. Jabatan adalah amanah, dan ketika amanah itu diduga disertai tindakan yang bertentangan dengan etika dan profesionalitas, maka evaluasi harus dilakukan secara tegas,” tutup Ketua DPM FKIP UHO.(redaksi).