KENDARI,KABENGGA ID. – Komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menyejahterakan aparatur sipil kembali mendapat sorotan positif. Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sulawesi Tenggara (DPD IMM Sultra) mengapresiasi langkah Gubernur Andi Sumangerukka yang menyerahkan langsung rapel gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu secara tunai.
Kegiatan penyerahan berlangsung di Aula Bahteramas Kantor Gubernur Sultra, Kamis (9/7/2026). Sebanyak 1.901 PPPK Paruh Waktu hadir menerima haknya untuk periode Januari – Juni 2026.
Rinciannya, 1.694 orang berasal dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 109 orang dari Dinas Kehutanan, dan 98 orang dari Dinas Perhubungan. Setiap orang menerima Rp1,5 juta per bulan, sehingga total rapel yang diterima mencapai Rp9 juta. Proses pembayaran dilakukan secara tunai melalui bendahara masing-masing OPD setelah melewati tahap verifikasi administrasi.
Ketua DPD IMM Sultra Alim Amri Nusantara menilai kebijakan ini sebagai langkah konkret Pemprov Sultra dalam menghargai pengabdian tenaga non-ASN.
“Kami melihat Pak Gubernur ASR tidak menunggu lama. Penyerahan langsung dan tunai ini adalah bukti keberpihakan nyata kepada tenaga honorer yang selama ini jadi tulang punggung pelayanan publik,” ujar Mahasiswa IPB tersebut, Rabu (15/7/2026).
Menurut IMM, keterlambatan pembayaran selama ini kerap menjadi persoalan yang menurunkan motivasi kerja. Karena itu, mekanisme pembayaran langsung dinilai efektif untuk memastikan hak pegawai diterima tepat waktu dan utuh.
“Kami menganggap ini sejalan dengan visi ASR-Hugua untuk memperkuat layanan dasar. Guru di sekolah, petugas di kehutanan, dan tenaga di perhubungan adalah garda terdepan. Jika kesejahteraan mereka dijamin, maka kualitas pelayanan ke masyarakat juga akan meningkat,” jelasnya.
Lebih lanjut, IMM Sultra berharap Pemprov tidak berhenti di tahap pembayaran. Ke depan, perlu ada kepastian anggaran dan skema peningkatan status agar PPPK Paruh Waktu memiliki jaminan karier yang lebih jelas.
“Ini momentum penting. Kami dari IMM Sultra siap menjadi mitra kritis sekaligus pendukung. Kami akan terus mengawal agar kebijakan pro-rakyat seperti ini konsisten dijalankan dan diperluas ke sektor lain,” tegasnya.
Sementara itu, dalam sambutannya Gubernur Andi Sumangerukka menyampaikan bahwa pembayaran ini adalah bentuk tanggung jawab pemerintah daerah.
“Pemerintah hadir untuk memastikan setiap pengabdian dihargai. Kita tidak ingin ada lagi keterlambatan yang membebani saudara-saudara kita,” kata Gubernur.
Langkah ini juga dinilai sejalan dengan program 100 hari kerja ASR-Hugua yang fokus pada penguatan SDM dan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan berpihak.