Lahan pertanian menyusut, tebing sungai runtuh, aktivitas penyedotan pasir terus berlangsung. Masyarakat meminta pemerintah dan aparat penegak hukum turun tangan sebelum kerusakan lingkungan semakin parah.
KOLAKA , KABENGGA.ID. – Kekhawatiran warga di Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, semakin memuncak. Abrasi dan erosi yang terus menggerus bantaran sungai selama beberapa tahun terakhir kini bukan lagi sekadar ancaman, melainkan kenyataan yang perlahan menghilangkan lahan produktif milik masyarakat.
Di tengah kondisi tersebut, sorotan publik mulai mengarah pada maraknya aktivitas tambang galian C di sepanjang daerah aliran sungai. Warga mendesak pemerintah melakukan audit dan verifikasi menyeluruh terhadap aktivitas pengambilan material sungai yang dinilai perlu dievaluasi secara transparan dan objektif.
Perbincangan mengenai persoalan ini mencuat setelah akun Facebook Lintang Majid mengunggah kondisi abrasi di wilayah Samaturu pada Senin (1/6/2026). Unggahan tersebut memantik perhatian luas karena memperlihatkan dampak pengikisan sungai yang disebut terus mengancam lahan pertanian dan perkebunan warga.
Keluhan serupa datang dari masyarakat di Desa Konaweha, Tamboli, Latuo, hingga Puutamboli. Mereka mengaku setiap musim penghujan harus menghadapi kenyataan pahit: tanah terus longsor ke badan sungai, sementara batas lahan yang dulu aman kini semakin mendekati bibir jurang abrasi.
“Kami melihat sendiri bagaimana lahan terus berkurang dari tahun ke tahun. Saat hujan deras turun, arus sungai menjadi lebih kuat dan menggerus tebing. Pohon-pohon yang dulunya jauh dari sungai sekarang sudah berada di tepi longsoran. Kalau ini terus dibiarkan, kerusakannya akan semakin luas,” ungkap seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, aktivitas penyedotan pasir menggunakan mesin masih terlihat beroperasi di sejumlah titik sungai di wilayah Samaturu. Kegiatan tersebut disebut berlangsung hampir setiap hari dan menjadi perhatian masyarakat yang mempertanyakan dampaknya terhadap stabilitas bantaran sungai.
Bagi warga, persoalan ini bukan hanya soal berkurangnya luas lahan pertanian dan perkebunan. Abrasi yang terus terjadi juga berpotensi mengancam akses jalan tani, kebun warga, hingga berbagai fasilitas yang berada di sekitar bantaran sungai.
Meski demikian, masyarakat menegaskan tidak ingin terburu-buru menyimpulkan bahwa aktivitas pertambangan menjadi penyebab utama abrasi. Mereka justru meminta pemerintah menghadirkan kajian ilmiah dan data lapangan yang dapat menjelaskan kondisi sebenarnya secara terbuka kepada publik.
“Kalau semua aktivitas itu sudah sesuai aturan, tentu harus dijelaskan kepada masyarakat. Tetapi jika ditemukan pelanggaran, pemerintah wajib bertindak tegas. Lingkungan dan keselamatan warga tidak boleh dikorbankan,” tegas warga lainnya.
Kekhawatiran masyarakat juga menyentuh aspek yang lebih luas, yakni potensi kerusakan ekosistem sungai dalam jangka panjang apabila pemanfaatan material sungai berlangsung tanpa pengawasan yang memadai. Mereka menilai pengelolaan sumber daya alam harus berjalan seiring dengan upaya menjaga keseimbangan lingkungan.
Karena itu, warga mendesak Pemerintah Kabupaten Kolaka, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), instansi teknis pertambangan, serta aparat penegak hukum untuk segera turun ke lapangan melakukan pemeriksaan menyeluruh. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan fakta yang sebenarnya sekaligus menjawab keresahan masyarakat yang terus berkembang.
Bagi warga Samaturu, persoalan ini tidak boleh menunggu hingga kerusakan menjadi lebih parah. Mereka berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret sebelum abrasi yang terus menggerus bantaran sungai berubah menjadi bencana lingkungan yang lebih besar dan sulit dikendalikan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak DLHK Kabupaten Kolaka, instansi teknis terkait, maupun pihak yang menjalankan aktivitas penambangan di wilayah Kecamatan Samaturu masih dalam upaya konfirmasi.(redaksi).