KENDARI, KABENGGA.ID. — Aliansi Rakyat Pemerhati Keadilan Sulawesi Tenggara (ARPEKA Sultra) mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Sultra segera mengambil langkah cepat, transparan, dan terukur terkait dugaan kasus pencabulan yang disebut terjadi di kediaman Bupati Konawe Selatan, Irham Kalenggo.
Desakan itu disampaikan ARPEKA Sultra sebagai bentuk tekanan moral terhadap aparat penegak hukum agar tidak lamban menangani perkara yang dinilai menyangkut aspek hukum, moral, serta kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Ketua ARPEKA Sultra, Zaldin, menegaskan bahwa aparat penegak hukum tidak boleh memberi ruang bagi pelaku kejahatan seksual untuk berlindung di balik kekuasaan maupun kedekatan politik.
“Hukum harus berdiri tegak tanpa pandang bulu. Jangan sampai ada kesan bahwa kasus seperti ini dibiarkan atau ditutup-tutupi hanya karena berkaitan dengan lingkungan pejabat,” tegas Zaldin dalam keterangannya, Kamis (14/5/2026).
Menurutnya, dugaan peristiwa yang terjadi di lingkungan rumah jabatan pejabat publik justru harus menjadi perhatian serius aparat kepolisian karena menyangkut rasa aman masyarakat serta integritas pemerintahan daerah.
ARPEKA Sultra juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap korban. Mereka meminta aparat menjaga identitas korban serta memastikan proses hukum berjalan profesional, objektif, dan berperspektif korban.
Selain itu, organisasi tersebut mendesak Polda Sultra segera mengungkap kronologi kejadian secara terang-benderang, termasuk mengidentifikasi dan menangkap pihak yang diduga terlibat. Keterbukaan informasi dinilai penting guna mencegah spekulasi liar di tengah masyarakat.
“Jangan ada upaya pengaburan fakta. Publik berhak mengetahui sejauh mana proses hukum berjalan,” lanjutnya.
ARPEKA Sultra menilai kejahatan seksual merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang tidak bisa ditoleransi dalam bentuk apa pun. Karena itu, penanganannya harus dilakukan secara serius dan tidak setengah hati.
Mereka juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawal proses hukum agar tetap berjalan adil, transparan, dan bebas dari intervensi pihak mana pun.
Tak hanya kepada kepolisian, ARPEKA Sultra turut meminta pemerintah daerah dan institusi terkait agar tidak bersikap pasif terhadap kasus yang dinilai mencoreng nilai kemanusiaan dan citra pemerintahan tersebut.
Hingga kini, publik masih menunggu pernyataan resmi dari Polda Sultra terkait perkembangan penanganan dugaan kasus tersebut. Kejelasan informasi disebut menjadi indikator keseriusan aparat dalam menegakkan hukum dan menjawab keresahan masyarakat.
ARPEKA Sultra pun memberi ultimatum. Jika dalam waktu dekat tidak ada perkembangan signifikan, mereka menyatakan siap menggelar aksi demonstrasi sebagai bentuk protes dan tekanan moral terhadap aparat penegak hukum.
Kasus ini kini menjadi perhatian publik di Sulawesi Tenggara. Masyarakat menanti langkah konkret aparat kepolisian untuk mengusut tuntas dugaan kasus tersebut secara profesional dan transparan.(redaksi).