Muna Barat, kamis 2 April 2026, Dugaan praktik perjalanan dinas fiktif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Muna Barat (DPRD Muna Barat) kian menguat setelah kantor DPRD terpantau kosong total pada jam kerja. Seluruh 19 anggota DPRD dilaporkan tidak berada di kantor dengan alasan seragam: yaitu sedang melaksanakan perjalanan dinas.
Temuan ini mencuat pada saat aksi demontrasi yang di gelar oleh ALIANSI RAKYAT PEMERHATI KEADILAN SULTRA dalam menyoroti salah satu SPPG di Sawerigadi KABUPATEN MUNA BARAT. Di sela-sela aksi itu masa aksi menemukan fakta yang mengejutkan dimana kantor DPRD MUNA BARAT kosong tanpa ada aktivitas, bahkan tidak ada satupun anggota dewan yang berkantor, ironisnya lagi ada salah satu anggota dewan yang di dapati sedang berada di rumahnya da jam kerja.
“Ini merupakan ironi besar bagi masyarakat muna barat, sebab pada saat penyampaian aspirasi berlangsung tidak ada satupun anggota dewan yang menemui untuk mendengarkan aspirasi. Sebab 19 anggota dewan yang telah di pilih mereka tidak ada yang berkantor dengn alasan semua anggota dewan sedang melakukan perjalanan dinas , tapi ada yang kami temukan justru sedang berada di rumah ini secara tidak langsung telah memperlakukan lembaga”ujar robert.
Kami menilai kondisi ini bukan lagi sekadar pelanggaran disiplin, melainkan indikasi kuat adanya pola yang terstruktur. Ketidak hadiran 19 anggota secara bersamaan dengan alasan yang serupa dinilai tidak masuk akal jika tidak disertai bukti kegiatan yang jelas dan transparan.
“logika sederhananya begini Kalau semisal satu orang bisa kita temukan tidak berada dalam perjalanan dinas, maka publik berhak mempertanyakan semuanya. Jangan-jangan ini perjalanan dinas ‘di atas kertas’ saja,kata Robert dalam wawancaranya”
ARPEKA Sultra mendesak dilakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran perjalanan dinas seluruh anggota DPRD Muna Barat, termasuk memeriksa dokumen, tujuan kegiatan, hingga laporan pertanggung jawaban.
Di tengah polemik ini, memunculkan pertanyaan publik yang semakin tajam dan sarkastik: apakah duduk di dalam rumah juga sudah bisa dikategorikan sebagai perjalanan dinas?Jika tidak, maka dugaan “perjalanan dinas massal” ini bukan hanya mencederai etika jabatan, tetapi juga berpotensi merugikan keuangan daerah dalam jumlah signifikan.
Kepercayaan masyarakat kini berada di titik kritis. Ketika rakyat datang menyampaikan aspirasi, namun wakilnya justru menghilang dengan alasan yang diragukan, maka yang runtuh bukan hanya kredibilitas lembaga, tetapi juga makna dari perwakilan itu sendiri, rakyat mana yang mereka wakili jika mereka lebih nyaman di rumah daripada masuk di kantor.(redaksi)