Kendari, Siska Karina Imran, melaksanakan perombakan kabinet untuk ketiga kalinya. Sebanyak 25 pejabat Eselon II, yang juga dikenal sebagai Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT), resmi dilantik pada Rabu (14/5/2025), setelah menjalani proses uji kompetensi yang ketat dan transparan. Pelantikan ini mendapat persetujuan langsung dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang menunjukkan dukungan penuh terhadap reformasi birokrasi yang dilakukan di Kota Kendari.
“Alhamdulillah, saya diberi izin untuk melantik di Sulawesi Tenggara, ini adalah kehormatan yang sangat besar,” ujar Wali Kota dengan penuh rasa syukur, mengawali acara pelantikan yang diselenggarakan di ruang kerjanya.
Wali Kota Kendari menegaskan bahwa pergeseran jabatan ini bukanlah suatu langkah yang bertujuan untuk menggugurkan posisi pejabat, melainkan untuk memastikan bahwa posisi-posisi kunci dalam pemerintahan dapat dijalankan oleh individu yang memiliki kompetensi yang sesuai.
“Mutasi jabatan adalah hal yang lazim dalam birokrasi. Kita harus mengedepankan profesionalisme, kapasitas, dan loyalitas dalam setiap posisi yang diemban. Yang terpenting adalah menunjukkan kinerja yang terukur dan berorientasi pada hasil,” tegas Siska Karina Imran.
Lebihlanjut Siska juga menekankan pentingnya akuntabilitas dalam setiap jabatan, dengan merujuk pada theory of public administration yang menekankan bahwa setiap pejabat harus mampu mempertanggung jawabkan tugasnya secara transparan dan efisien. Jabatan yang diemban, menurutnya, haruslah didasarkan pada integritas dan etika kerja yang tinggi, bukan sekadar posisi simbolik.
Jika dalam dua bulan setelah pelantikan, seorang pejabat tidak menunjukkan kinerja yang sesuai harapan, maka sudah saatnya untuk mempertimbangkan perombakan lebih lanjut,” tambahnya, menegaskan bahwa jabatan bukanlah hak yang dapat dipertahankan tanpa prestasi yang nyata.
Sejalan dengan prinsip good governance, yang menekankan pada tata kelola pemerintahan yang transparan, adil, dan responsif terhadap kebutuhan publik, Siska menepis isu yang berkembang tentang adanya praktik jual beli jabatan. Ia menegaskan bahwa tidak ada transaksi finansial yang terjadi dalam proses pelantikan ini, dan bahkan menyebutkan adanya laporan tentang dugaan oknum yang mencoba meminta imbalan dalam pelantikan camat sebelumnya.
“Jika memang terbukti ada praktik tidak terpuji tersebut, saya akan mengambil langkah tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tidak ada ruang untuk penyalahgunaan wewenang dalam pemerintahan kami,” tegasnya,
Pelantikan pejabat Eselon II ini juga merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat sistem bureaucratic reform, yang menuntut adanya peningkatan efisiensi organisasi dan kualitas pelayanan publik. bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala struktural.
Daftar pejabat yang baru dilantik:
Sudirham – Kepala Dinas Sosial
dr. Sukirman – Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan, Sumber Daya Manusia, dan Kerjasama
La Ode Abdul Manaz Salihin – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Paminuddin – Kepala Dinas Perhubungan
Erlis Sadya Kencana – Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Ali Aksa – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Farida Agustina – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Andi Dajeng – Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip
Proses pelantikan ini bukan hanya sekadar pergantian pejabat, melainkan juga refleksi dari komitmen Siska Karina Imran dalam mewujudkan efficiency dan effectiveness dalam pemerintahan. Dengan filosofi manajerial yang mengutamakan meritocracy atau penghargaan terhadap prestasi, Siska bertekad untuk memastikan bahwa setiap pejabat yang dilantik dapat memberikan kontribusi maksimal bagi pembangunan Kota Kendari.
Dengan dilantiknya pejabat baru ini, diharapkan roda pemerintahan akan berjalan lebih cepat dan lebih efektif dalam melayani masyarakat, terutama dalam menghadapi tantangan-tantangan besar yang ada di era modern ini. Sebagai bagian dari strategic management dalam pemerintahan, perombakan kabinet ini diharapkan mampu menciptakan sinergi yang lebih baik antara berbagai sektor dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan( Red)