Kendari – Polemik terkait kesejahteraan tenaga pendidik dan staf administrasi di Politeknik Nasional (Polina) Kabupaten Bombana semakin memanas.
Dosen dan staf kampus menyampaikan tiga tuntutan mendesak kepada pihak yayasan sebagai upaya memperjuangkan hak mereka yang selama ini dinilai terabaikan.
Tiga poin utama meliputi pembayaran penuh atas semua gaji tertunggak, pembayaran tunjangan dosen dan jabatan sesuai hak mereka, serta pengalihan status kampus dari swasta ke negeri agar sistem keuangan lebih stabil dan mencegah penyimpangan anggaran.
Aksi ini muncul setelah berbulan-bulan para tenaga pendidik dan staf mengalami keterlambatan gaji yang berdampak signifikan terhadap kesejahteraan mereka.
Hingga kini, pihak yayasan dinilai tidak memberikan kejelasan konkret mengenai kapan hak mereka akan dipenuhi.
- Pembayaran penuh atas semua gaji yang tertunggak
Tuntutan pertama yang diajukan adalah pembayaran penuh atas gaji yang belum diterima oleh para dosen dan staf.
Beberapa tenaga pengajar mengaku bahwa keterlambatan ini sudah berlangsung cukup lama dan sangat menyulitkan mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Kami sudah bekerja dan melaksanakan tugas kami dengan penuh tanggung jawab, tetapi hak kami tidak diberikan tepat waktu. Ini sudah melampaui batas kesabaran. Kami menuntut pembayaran segera atas semua gaji yang tertunggak,” ujar salah seorang dosen akuntansi Akuntansi Sektor Publik Desi Fitria Ningsih SE, M.Ak Jumat (21/3)
Tidak hanya berdampak pada kesejahteraan individu, keterlambatan gaji juga menurunkan semangat kerja dan kualitas pendidikan di kampus tersebut. Beberapa dosen bahkan mempertimbangkan untuk mencari pekerjaan lain jika situasi ini tidak segera diatasi.
- Pembayaran semua tunjangan dosen dan jabatan sesuai hak mereka
Selain gaji pokok, para dosen dan staf juga menuntut pembayaran penuh atas tunjangan mereka yang hingga kini belum diberikan. Tunjangan tersebut mencakup tunjangan profesi, tunjangan jabatan, serta berbagai insentif lain yang seharusnya mereka terima sebagai tenaga pendidik di lingkungan akademik.
“Kami tidak hanya mengajar, tetapi juga memiliki tanggung jawab administratif dan akademik lainnya. Tunjangan jabatan itu bukan sekadar tambahan, tetapi bagian dari hak yang telah ditetapkan dalam regulasi,” kata Andi Juni Astika,S.Pd,.M.Pd. Wadir 3 Polina.
Ketidakteraturan dalam pembayaran tunjangan ini menambah keresahan di kalangan dosen dan staf. Mereka khawatir bahwa ketidaktransparanan ini dapat menjadi indikasi adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan kampus.
- Pengalihan status kampus dari swasta ke negeri
Tuntutan ketiga yang diajukan adalah pengalihan status Polina dari kampus swasta menjadi perguruan tinggi negeri. Menurut para dosen dan staf, perubahan status ini sangat diperlukan agar sistem keuangan lebih stabil dan mengurangi potensi penyimpangan anggaran.
“Kami melihat bahwa sistem pengelolaan keuangan di bawah yayasan tidak berjalan dengan baik. Dengan menjadi kampus negeri, kami berharap ada transparansi, regulasi yang lebih ketat, serta kepastian dalam pembayaran gaji dan tunjangan,” ujar Masruhi,S,Pd,.M.Pd, salah satu dosen senior Teknologi Bidang Konstruksi Bangunan Gedung Polina.
Selain menjamin kesejahteraan tenaga pendidik, perubahan status menjadi negeri juga diyakini dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Polina. Dosen dan staf berharap, dengan adanya status negeri, mahasiswa akan mendapatkan fasilitas yang lebih baik serta lingkungan akademik yang lebih kondusif.
Lebih lanjut Muhammad Saeful,S,T, bidang laporan teknologi rekayasa konstruksi bangunan gedung, mengatakan jika tuntutan ini tidak segera ditindaklanjuti, para dosen dan staf berencana untuk melanjutkan mogok kerja sebagai bentuk protes. Mereka juga akan mengajukan laporan ke instansi terkait agar permasalahan ini mendapat perhatian dari pemerintah daerah maupun pusat.
” Kami hanya menuntut gaji pokok dan segala tunggakan yang belum terbayarkan, karena ini sudah berlangsung lama, adapun masalah di negerikan itu buat kami belum terlalu sampai kesitu, namun kalau di negerikan saya pikir gaji kami akan ada kepastian hukumnya dibanding saat ini ,”jelas Muhammad Saeful
Sementara itu, mahasiswa Polina juga mulai menyuarakan keprihatinan mereka terhadap kondisi ini. Mereka khawatir bahwa jika aksi mogok kerja terus berlangsung, proses perkuliahan akan terganggu dan berpotensi merugikan masa depan akademik mereka.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak yayasan belum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan ini. Para dosen dan staf tetap menunggu tanggapan dari pihak terkait dan berharap ada penyelesaian yang adil serta tidak merugikan pihak manapun. (redaksi)