Pertemuan Pengurus DPP Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) dengan MENKO PANGAN Bapak Zulkifli Hasan merupakan silaturahmi kolaborasi dengan pemerintah kebijakan pemerintah terkait swasembada pangan nasional dan sekaligus silaturahmi untuk undangan kegiatan HUT HNSI yang ke 52 Tahun.
sesuai dengan rencana tema HUT HNSI yang ke 52 Tahun dan menyambut Hari Nelayan dalam penguatan swasembada pangan sehingga Nelayan Sejahtera dan Negara Kuat. Agenda HUT HNSI ini akan diikuti semua DPD HNSI Se Indonesia kejakarta sekaligus untuk konsolidasi keorganisasian HNSI agar lebih bisa bergerak maju kedepannya tentu akan diikuti dengan berbagai kegiatan sosial mapun lingkungan di seluruh Indonesia.
Sekum DPD HNSI Sulawesi Tenggara menyampaikan terkait kesejahteraan nelayan itu artinya sangat luas. Dimana, kesejahteraan nelayan itu mulai dari pemberdayaan sampai dengan perbantuan.
“Kalau pemberdayaan tentu pihak institusi terkait sudah tahu bahwa bagaimana program-program pemberdayaan yang diberikan kepada para nelayan seperti layaknya masyarakat marjinal lainnya di Indonesia, Mengingat, adanya keberagaman dan kompleksitas dalam berbagai aspek, mulai dari sumber daya, teknis penangkapan, lingkungan, serta pemangku kepentingan yang juga beraneka rupa dengan segala aspirasinya tentu dengan Bekolaborasi baik dengan Pemerintah sebagai kemitraan.” ujar Nakman Kendari, 16 Mei 2025
“Harapan silaturahmi ini agar semakin terjalin sinergi yang kuat atara HNSI dan Pemerintah dalam mendorong peran Nelayan sebagai motor penggerak swasembada pangan nasional sekaligus penguatan penyemanagat para Paglima Nelayan Seluruh Indonesia agar selalu kompak dan Solid“ kata Bu Sekjend DPP HNSI Lydia Assegaf
“Pada saat yang sama Sekretaris Umum DPD HNSI Sulawesi Tenggara selalu siap berkolaborasi dengan pemerintah Pemerintah Pusat maupun daerah wasembada pangan ditargetkan akan dicapai pada 2027. UU pangan mengamanatkan Kemandirian Pangan, Ketahanan Pangan, Kedaulatan Pangan, dan Keamanan Pangan. Negara harus memiliki kemampuan dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dalam negeri untuk menjamin kebutuhan pangan dan ketersediaan pangan yang berdaulat dan aman untuk dikonsumsi dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal,” terang Nakman