Lantari Jaya – Lembaga Kajian Pembangunan Daerah dan Demokrasi (LKPD) Sultra mendesak Balai Jalan Nasional (BJN) Sultra segera memperbaiki jembatan Sungai Lankowala di Desa Langkowala.
Desakan tersebut disampaikan saat LKPD Sultra menggelar aksi unjuk rasa Jumat (9/8) di jalan poros Bombana-Konawe Selatan.
Dalam orasinya Koordinator LKPD, Pemrin menyatakan kondisi jembatan Langkowala sangat membahayakan pengguna jalan.

“Kami meminta pemerintah untuk segera memperbaiki jembatan Langkowala dengan serius sebelum menelan korban,” tegas Pamrin.
Jembatan Langkowala merupakan jembatan yang menghubungkan Kendari, Konsel dengan Bombana.
Menurut Pemrin jembatan Langkowala tidak layak lagi digunakan karena bagian tengah jembatan terancam patah. Ia juga menilai pembangunan jembatan Langkowala dikerjakan asal-asalan.
Berdasarkan temuan dan analisis tersebut, LKPD Sultra menuntut pemerintah untuk:
1. Segera membenahi/membangun jembatan Langkowala sebagai penghubung jalur utama sebelum terjadi korban;
2. Meminta Kepala Balai Jalan Nasional, Kementerian PUPR untuk mengevaluasi kinerja proyek pemeliharaan jalan PPA yang dianggap tidak berkualitas;
3. Meminta Balai Jalan Nasional agar serius dalam melakukan pengawasan terhadap pengerjaan pemeliharaan jalan PPA;
4. Meminta penegak hukum untuk memeriksa pelaksanaan pemeliharaan jalan nasional.
Aksi unjuk rasa ini mendapat perhatian dari berbagai pihak dan diharapkan menjadi perhatian serius pemerintah demi keselamatan dan kelancaran aktivitas masyarakat di Sultra.
Sekretaris Daerah Bombana, Man Arfa saat mengunjungi pendemo, memberikan apresiasi kepada LKPD yang telah memberikan perhatian pada kondisi jembatan di Langkowala.
Menurut Man Arfa, apa yang disuarakan LKPD adalah keluhan masyarakat selama ini karena kondisi jembatan penghubung Bombana-Konawe sangat membahayakan.

Sementara itu, pihak Pemda Bombana melalui Dinas PUPR telah menyurati terkait permasalahan ini, karena ini merupakan kewenangan Balai Jalan Nasional, bukan kewenangan pemda.
Menurut sekda kalau sampai jembatan putus dipastikan menghambat pertumbuhan ekonomi.
“Menghambat karena warga Bombana yang akan ke Kendari harus berputar menuju Kolaka otomatis menambah biaya transportasi sehingga menekan pertumbuhan inflasi di Kabupaten Bombana. (LMS)