JAKARTA ll KABENGGA.ID (10 /8/25) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan aliran dana suap dari proyek pembangunan RSUD Kolaka Timur (Koltim) yang menjerat Bupati Abdul Azis. Penelusuran ini mencakup kemungkinan dana mengalir ke pihak lain, termasuk partai politik.
Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan pihaknya memeriksa semua penggunaan dana commitment fee yang diterima Abdul Azis, mulai dari pembelian aset pribadi hingga potensi keterkaitan dengan partai politik.
“Tentu sedang didalami kemana saja aliran dana yang diterima oleh saudara ABZ. Termasuk juga apakah dibelikan properti dan lain-lain juga, misalkan ke partai,” ujar Asep.
KPK menduga Abdul Azis menerima commitment fee sebesar 9 persen atau sekitar Rp9 miliar dari total anggaran Rp126,3 miliar proyek RSUD tipe C yang dibiayai dana alokasi khusus (DAK) pemerintah pusat. Proyek itu sendiri baru terealisasi 20–30 persen.
Operasi Tangkap Tangan (OTT) dilakukan setelah KPK mengantongi bukti adanya indikasi persekongkolan jahat dalam proyek tersebut. KPK menegaskan penindakan ini diharapkan menjadi efek jera bagi praktik korupsi di daerah lain, sekaligus membantah spekulasi bahwa penangkapan dilakukan saat Rakernas Partai NasDem.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi NasDem, Ahmad Sahroni, menegaskan kasus ini murni urusan pribadi Abdul Azis.
“Kami hormati proses hukum yang dilakukan KPK. Tapi ini murni urusan pribadi Abdul Azis, bukan soal partai atau Rakernas. Ia tidak ditangkap di lokasi Rakernas,” tegas Sahroni yang juga Bendahara Umum Partai NasDem.
Sahroni memastikan Partai NasDem tidak akan mengintervensi penyidikan dan mendukung penuh proses hukum.
Di sisi lain, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tetap menunjukkan optimisme saat menutup Rakernas partai di Makassar, Sulawesi Selatan.
“Rakernas ini membawa hasil yang membesarkan hati. Tekad dan semangat seluruh kader membuktikan bahwa NasDem adalah partai yang terus bergerak memperkuat keyakinan dan militansi,” ujar Paloh.
Ia yakin partainya memiliki modal besar untuk melangkah menuju Pemilu 2029, meskipun diwarnai OTT terhadap salah satu kader yang menjabat kepala daerah.