Kendari – Presidium Jaringan Masyarakat Pemerhati Daerah (Jasmerah Sultra) Aldi Lamoito, meminta Pemkab Konsel mencopot Kepala Puskesmas Motaha, Sunding Tehangga, S.Km karena tidak profesional dalam melaksanakam tugas
Desakan ini muncul setelah viralnya peristiwa yang terjadi pada Minggu malam, 11 Mei 2025, di mana sejumlah pasien, termasuk bayi, diduga ditelantarkan akibat mati listrik dan buruknya penanganan oleh pihak puskesmas.
Aldi menilai bahwa apa yang terjadi bukan sekadar insiden teknis, namun bentuk nyata dari kelalaian struktural dan pengabaian tanggung jawab
Pasien adalah konsumen yang hak-haknya dilindungi secara hukum. Dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 secara tegas menyebutkan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi jasa. Dalam kasus ini, semua hak itu nyaris diabaikan,” tegas Aldi.
Ia menambahkan, tindakan pihak Puskesmas juga berpotensi melanggar UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, khususnya Pasal 52 yang mengatur hak-hak pasien.
“Apa yang dilakukan Kepala Puskesmas sangat tidak manusiawi dan mencoreng etika pelayanan kesehatan. Ini bukan hanya soal mati lampu. Ini soal nyawa/Keselamatan manusia!” lanjutnya.
Kesaksian warga memperkuat tudingan tersebut. Seorang keluarga pasien menyebut bahwa genset yang seharusnya menjadi solusi darurat, ternyata tidak bisa digunakan karena tidak ada kabel dan bahan bakar.
“Kami panik, anak-anak sakit, bayi-bayi menjerit, tapi tidak ada yang bertanggung jawab. Kapus kami hubungi berkali-kali, tapi tak merespons. Ini sudah bukan kelalaian biasa. Ini penghinaan terhadap hak hidup pasien,” ujarnya dengan nada penuh emosi.
Kondisi ruang perawatan yang gelap, alat medis lumpuh, dan tidak adanya tindakan tanggap dari pihak puskesmas menjadi bukti buruknya manajemen krisis di bawah kepemimpinan Sunding Tehangga.
“Kepala Puskesmas tidak layak lagi memimpin. Ia tidak peka terhadap situasi, bahkan saat nyawa pasien dipertaruhkan,” tambah Aldi.
Jasmerah Sultra menegaskan bahwa ini bukan saatnya mencari klarifikasi kosong. Yang dibutuhkan sekarang adalah tindakan konkret dari Dinas Kesehatan Konawe Selatan dan Bupati Konawe Selatan.
“Kalau tidak segera dicopot, kami akan turun dengan aksi massa. Ini alarm keras bahwa sistem kesehatan kita sedang sakit,” tegas Aldi.
Pihaknya pun akan segera mengorganisir unjuk rasa jika Kepala Puskesmas Motaha tidak segera diberhentikan dari jabatannya.
“Ini bukan tentang jabatan. Ini tentang nyawa/keselamatan rakyat. Kalau pemda diam, kami akan bicara di jalan,” tutup Aldi.(redaksi)