Kendari, Kabengga.Id [19/02/2025] – Akhir-akhir ini, banyak kebijakan strategis yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan direspon secara pro-kontra oleh masyarakat luas. Salah satunya adalah kebijakan terkait efisiensi anggaran negara.
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo (BEM FH UHO) berkomitmen akan mengawal kebijakan Efisiensi Anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat atas inisiatif Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres RI) Tahun 2025 tersebut secara apresiatif-kritis.
Menteri Advokasi dan Pergerakan BEM Fakultas Hukum UHO, Adam Tri Saputra menyatakan ditengah kondisi keuangan Negara yang tidak stabil, Efisiensi Anggaran merupakan langkah yang perlu dan tepat untuk dilakukan. Meski demikian, kebijakan ini harus tetap dikawal, untuk memastikan efisiensi anggaran dilaksanakan secara rasional dan proporsional.
“Efisiensi anggaran Negara merupakan langkah kreatif Pemerintah dalam memastikan uang rakyat digunakan secara hemat dan proporsional. Ditengah kondisi keuangan nasional yang tidak stabil, kebijakan seperti ini perlu diambil dan wajib dikawal oleh Mahasiswa Sebagai Agent Of Change, tidak terkecuali BEM Fakultas Hukum,” ucapnya, Selasa (18/02/2024).
Mahasiswa yang akrab disapa Adam tersebut melanjutkan, semua pihak termasuk mahasiswa bertanggungjawab untuk memastikan kebijakan pemerintah berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan tersebut diambil. Kemudian menurutnya, dalam mengawal dan merespon kebijakan pemerintah, mahasiswa harus mendasarkan sikap kritisnya pada kajian yang komprehensif.
“Saya melihat kebijakan ini direspon secara pro-kontra oleh publik, mahasiswa sebagai representasi dari masyarakat luas perlu mendasarkan nalar kritis dan pengawalannya pada kajian yang komprehensif. Mengingat target anggaran yang akan dihemat oleh Pemerintah tidak sedikit, sebesar 750 Triliun sampai tahap 3 kalau mendengar keterangan resmi dari Prabowo Subianto”, tambahnya.
Ia juga mengungkapkan, banyak kebijakan dan isu nasional yang harus direspon secara apresiatif-kritis oleh semua pihak termasuk mahasiswa. “Sebenarnya kebijakan dan isu yang perlu direspon oleh mahasiswa itu banyak, bukan hanya efisiensi anggaran dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sektor pendidikan sebagaimana yang nampak di media massa. Seperti lambannya pengesahan RUU Perampasan Aset, Revisi UU Minerba yang baru saja disahkan, serta kebijakan dan rencana pemerintah lainnya.
“Kita harus melihat secara kompleks dan objektif. Kalau kata Faqih Ismail itu kan, menanggapi sesuatu itu harus secara aapresiatif-krits. Dalam konteks ini, kita mendukung kebijakan pemerintah yang tepat dan strategis, serta mengawal dan mengkritisinya jika dianggap tidak tepat. Keduanya butuh kajian yang komprehensif,” jelas Adam.
Mengenai respon dalam bentuk gerakan yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI), Adam menegaskan secara kelembagaan BEM FH UHO siap mendukung dalam beberapa tuntutan yang dilayangkan oleh Lembaga Kemahasiswaan Nasional tersebut.
“Kami sudah menerima Surat Instruksi untuk merespon secara kolektif dari BEM SI, dan yah kami siap mendukung dalam beberapa tuntutan,” tutupnya.
Penulis: (DIR)
Editor: (HW/M.)