Kendari, Kabengga.Id [13/02/2025] โ Kebijakan pemangkasan anggaran yang diterapkan pemerintah menjadi sorotan tajam di tengah meningkatnya kebutuhan belanja negara. Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengumumkan langkah penghematan besar-besaran untuk menjaga stabilitas fiscal. Namun di sisi lain, keputusan ini berpotensi menjadi tantangan bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah memutuskan untuk memangkas sejumlah anggaran kementerian dan lembaga sebagai respons terhadap defisit fiskal yang melebar akibat perlambatan ekonomi global, tekanan utang, dan menurunnya penerimaan negara. Dalam pidatonya, Sri Mulyani menegaskan bahwa pemotongan ini diperlukan agar APBN tetap sehat dan Indonesia tidak terjerumus dalam krisis ekonomi yang lebih dalam.
“Kami harus memastikan bahwa belanja negara tetap efektif dan sesuai dengan prioritas utama. Penghematan ini bukan berarti melemahkan program pemerintah, tetapi justru untuk menjaga keberlanjutan fiskal,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers 12 Februari 2025, di Jakarta.
Namun, kebijakan ini bisa menjadi pedang bermata dua bagi Presiden Prabowo Subianto. Salah satu visi besar Prabowo adalah memperkuat pertahanan dan kesejahteraan rakyat, yang tentu membutuhkan anggaran besar. Pemangkasan belanja berisiko menghambat implementasi program unggulan seperti pembangunan infrastruktur pertahanan dan peningkatan kesejahteraan prajurit.
Sumber di Kementerian Pertahanan menyebutkan bahwa pemangkasan ini bisa berdampak pada rencana pengadaan alutsista serta modernisasi militer yang digagas Prabowo. “Tanpa anggaran yang memadai, target peningkatan kekuatan pertahanan bisa terhambat,” kata seorang pejabat yang enggan disebut namanya.
Selain itu, kebijakan ini juga dapat memengaruhi program bantuan sosial dan proyek strategis nasional yang menjadi janji kampanye Prabowo. Dengan anggaran yang lebih ketat, pemerintah harus memilih program mana yang akan diprioritaskan dan mana yang harus ditunda.
Reaksi masyarakat terhadap kebijakan ini beragam. Sebagian mendukung langkah penghematan, terutama dalam situasi ekonomi yang sulit. Namun, banyak pula yang khawatir kebijakan ini justru melemahkan daya beli masyarakat dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.
Ekonom senior dari Universitas Indonesia, Faisal Basri mengingatkan bahwa pemangkasan anggaran harus dilakukan dengan hati-hati. “Jika pemotongan dilakukan di sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan rakyat, maka dampaknya bisa kontraproduktif. Konsumsi rumah tangga bisa tertekan, dan ini bisa memperlambat pemulihan ekonomi,” ujarnya.
Di sisi lain, politisi oposisi mulai memanfaatkan situasi ini sebagai bahan kritik terhadap pemerintahan Prabowo. Mereka menilai pemangkasan anggaran mencerminkan ketidaksiapan pemerintah dalam mengelola ekonomi nasional.
Kebijakan pemangkasan anggaran ini menjadi ujian berat bagi pemerintahan Prabowo-Sri Mulyani. Di satu sisi, penghematan diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, tetapi di sisi lain, pemangkasan yang tidak tepat bisa menjadi “senjata makan tuan” yang menghambat realisasi program prioritas pemerintah.
Kini, tantangan bagi Prabowo dan Sri Mulyani adalah menemukan keseimbangan antara menjaga keuangan negara tetap sehat dan tetap menjalankan program-program yang telah dijanjikan kepada rakyat. Mampukah mereka mengatasi dilema ini tanpa mengorbankan stabilitas politik dan ekonomi? Kita tunggu langkah selanjutnya dari pemerintahan Prabowo.
๐ฃ๐ฒ๐ป๐๐น๐ถ๐: ๐๐ป๐ฑ๐ถ ๐ฆ๐๐ฎ๐บ/๐ฅ๐ฒ๐ฑ