๐๐ฎ๐ธ๐ฎ๐ฟ๐๐ฎ Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian diduga terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan retreat kepala daerah yang menuai kontroversi. Acara yang digelar di Magelang kabarnya dihadiri oleh sejumlah gubernur, bupati, dan wali kota dari berbagai daerah di Indonesia. Dugaan keterlibatan Tito Karnavian ini menimbulkan spekulasi di tengah publik mengenai agenda di balik pertemuan tersebut.
Tak hanya Mendagri namun ada 3 pihak lain yang juga dilaporkan ke KPK, yakni politisi, serta direksi dan komisaris PT Lembah Tidar Indonesia (PT LTI) dan PT Jababeka. Pelaporan ini diduga penyalahgunaan anggaran sebesar Rp ยฑ13 miliar. Adapun yang mengajukan laporan resmi ke KPK tersebut yakni Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi.
Kecurigaan bermula setelah tersebar Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 200.5/628/SJ tentang Orientasi Kepemimpinan Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025, yang menyatakan akan diselenggarakan orientasi kepemimpinan pada Tanggal 21 sampai 28 Februari 2025, menyebutkan bahwa pembiayaan ditransfer melalui PT LTI.
Hal itu ramai di media sosial, kemudian muncul Surat Edaran Nomor 200.5/692/SJ perihal Pembiayaan Kegiatan Orientasi Kepemimpinan Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025, yang menyatakan seluruh kegiatan dibebankan pada APBN berdasarkan DIPA Kemendagri.
Menurut keterangan koalisi yang terdiri dari Themis Indonesia, PBHI, KontraS, dan ICW, kegiatan retreat kepala daerah diduga melanggar ketentuan UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Koalisi ini mencurigai ada praktik korupsi di balik penunjukan PT LTI, yang tergolong perusahaan baru.
โDari keterangan itu sudah bisa di nilai ada konflik kepentingan dan proses pengadaan barang dan jasa, pelatihan ini juga tidak mengikuti standar-standar tertentu pengadaan barang dan jasa yang sebenarnya harus dilakukan secara transparans,โ ungkap Feri Amsari, Dosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas, yang mewakili koalisi, kepada wartawan dan penasehat umum media Terobosnusantara.Com, Arisandi,M.Si Purn TNI, sekaligus Penasehat kader Forum Komunikasi Bela Negara Sumbar dan Pusat Bela Negara Kemhan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (28/2/2025).
Informasi mengenai retreat kepala daerah ini pertama kali mencuat setelah sejumlah foto dan rekaman video yang menunjukkan keberadaan beberapa kepala daerah di lokasi, acara itu beredar di media sosial dan disebut-sebut bukan sekadar pertemuan biasa, melainkan memiliki agenda khusus yang masih menjadi tanda tanya besar.
Beberapa sumber menyebutkan bahwa kegiatan ini berlangsung secara eksklusif dengan protokol ketat. Para peserta dikabarkan dilarang membawa perangkat komunikasi selama acara berlangsung, sehingga memicu spekulasi mengenai apa yang sebenarnya dibahas di dalamnya.
Nama Tito Karnavian mulai dikaitkan dengan retreat tersebut setelah adanya laporan yang menyebutkan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan dukungan dalam penyelenggaraan acara retreat yang dimaksud. Dugaan ini semakin menguat setelah beberapa pejabat daerah mengaku mendapatkan arahan dari pihak tertentu untuk menghadiri acara tersebut.
Seorang pejabat daerah yang enggan disebutkan namanya menyatakan bahwa ada tekanan halus bagi kepala daerah untuk berpartisipasi. โKami menerima undangan yang sifatnya tidak wajib, tetapi ada semacam dorongan agar kami hadir. Ini membuat kami bertanya-tanya tentang kepentingan di balik acara ini,โ ungkapnya.
Meski begitu, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Tito Karnavian terkait keterlibatannya dalam kegiatan tersebut. Pihak Kemendagri pun belum memberikan klarifikasi mengenai peran institusinya dalam penyelenggaraan acara yang masih penuh tanda tanya ini.
Dugaan keterlibatan Tito Karnavian dalam retreat kepala daerah ini mendapat perhatian luas dari berbagai kalangan. Sejumlah pengamat politik mempertanyakan urgensi dan transparansi acara tersebut, mengingat kepala daerah memiliki tanggung jawab besar terhadap pemerintahan di daerah masing-masing.
Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Dr. Budi Santoso, menilai bahwa acara seperti ini bisa menimbulkan kekhawatiran jika tidak memiliki kejelasan agenda. โJika benar ada campur tangan pemerintah pusat, terutama Kemendagri, maka perlu ada transparansi mengenai tujuan dari retreat ini. Jika tujuannya untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan kepala daerah, tentu itu sah-sah saja. Namun, jika ada agenda tersembunyi, publik berhak mengetahuinya,โ kata Budi.
Di sisi lain, beberapa pihak juga mengkhawatirkan adanya potensi penggunaan anggaran negara dalam penyelenggaraan acara tersebut. Jika benar ada dana pemerintah yang digunakan, maka harus ada audit dan pertanggungjawaban kepada publik.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari Mendagri Tito Karnavian maupun pihak Kemendagri terkait dugaan keterlibatan mereka dalam acara tersebut. Publik pun menantikan klarifikasi agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi.
Sejumlah organisasi masyarakat sipil dan lembaga pemantau pemerintahan mendesak agar adanya transparansi dalam penyelenggaraan acara yang melibatkan pejabat negara. Mereka menekankan pentingnya keterbukaan dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan agar tidak menimbulkan spekulasi negatif di masyarakat.
Apakah retreat kepala daerah ini murni sebagai ajang refleksi dan pembinaan, ataukah memiliki agenda lain yang belum terungkap? Waktu yang akan menjawab. Publik tentu berharap bahwa setiap kegiatan yang melibatkan pejabat publik selalu berlandaskan kepentingan rakyat dan dijalankan dengan prinsip akuntabilitas. (Terobosnusantara, com) /kabengga id.