Kendari-Dalam sistem demokrasi yang sehat, pemerintahan daerah harus berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini sejalan dengan amanah yang sering disampaikan oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto, bahwa gubernur dan bupati bukanlah raja yang harus dilayani, melainkan pelayan rakyat yang harus melayani rakyat dengan baik dan bertanggung jawab atas kesejahteraan daerahnya.
Lebih dari itu, Prabowo juga menegaskan pentingnya peran media sebagai pilar keempat demokrasi. Wartawan harus menjaga independensinya dan berfungsi sebagai corong kebenaran, bukan malah menjadi penjilat atau sekadar alat propaganda penguasa.
“Wartawan itu harus independen bukan menjadi mitra pemerintah yang hanya memberitakan berita kebaikan dan menyembunyikan ketimpangan,” tegasnya
Arisandi,M.Si Purn TNI, Dewan Penasehat kader Forum Komunikasi Bela Negara (FKBN) sekaligus Penasehat umum media Terobosnusantara .Com dan mitra kabengga id mengatakan. Dalam banyak kasus di daerah, masih sering kita melihat kepala daerah bertindak seolah-olah mereka adalah raja di wilayahnya. Mereka memerintah dengan gaya feodal, merasa berkuasa tanpa batas, dan sering kali sulit disentuh oleh kritik. Padahal, dalam sistem demokrasi yang dianut Indonesia, pemimpin daerah dipilih oleh rakyat untuk melayani, bukan untuk menikmati fasilitas kekuasaan.
” Kepala daerah itu jabatan politik bukan raja dan harus berperan sebagai pelayan rakyat bukan mereka yang di layani di samping itu, harus siap menerima kritikan dari elemen masyarakat begitupun lembaga, bukan justru meng intervensi lembaga atau jurnalis,” tegas Arisandi.
Disamping itu Prabowo Subianto berulang kali menekankan bahwa seorang kepala daerah harus memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat, sekaligus rendah hati dalam melayani rakyatnya. Pemerintah daerah harus bekerja keras untuk memastikan pembangunan merata, ekonomi daerah tumbuh, serta layanan pendidikan dan kesehatan dapat diakses oleh semua warga.
Namun, kenyataannya, masih ada kepala daerah yang lebih sibuk membangun citra ketimbang bekerja nyata untuk rakyat. Mereka menggunakan jabatan sebagai alat untuk memperkaya diri dan kelompoknya, bukan sebagai amanah untuk menyejahterakan masyarakat.
Selain menyoroti peran kepala daerah, Prabowo juga menegaskan pentingnya kebebasan pers yang sehat. Media memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Namun, yang terjadi di lapangan, masih banyak media dan wartawan yang justru bermitra terlalu dekat dengan penguasa, sehingga kehilangan independensinya.
“Seorang wartawan idealnya berdiri di atas kebenaran dan kepentingan publik, bukan tunduk pada kepentingan kelompok tertentu. Namun, kita sering melihat media yang lebih memilih untuk menyanjung pemimpin daerah daripada mengkritisi kebijakan yang merugikan rakyat. Fenomena “wartawan penjilat” ini menjadi tantangan besar dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah,” Terang Arisandi,M.Si Purn TNI. Sabtu (1/3/25) di Jakarta
Wartawan sejati seharusnya menjadi mata dan telinga rakyat. Mereka harus berani mengungkap fakta, mengkritisi kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, serta memastikan bahwa suara masyarakat terdengar oleh pemerintah.
Mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan pers yang bebas bukan perkara mudah. Ada beberapa tantangan besar yang harus dihadapi:
- Budaya Feodalisme di Pemerintahan Daerah
Banyak kepala daerah yang masih menerapkan gaya kepemimpinan feodal, di mana kritik dianggap sebagai ancaman. Wartawan atau aktivis yang berani mengkritik sering kali mendapat tekanan, bahkan intimidasi. - Pers yang Tidak Independen
Banyak media daerah yang bergantung pada iklan pemerintah, sehingga cenderung berpihak pada penguasa. Wartawan yang seharusnya menjadi pengawas justru berperan sebagai humas pemerintah. - Minimnya Kesadaran Publik
Masyarakat sering kali masih melihat kepala daerah sebagai figur yang harus dihormati tanpa boleh dikritik. Padahal, dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki hak penuh untuk mengawasi dan menuntut akuntabilitas pemimpinnya.
Untuk memastikan bahwa gubernur dan bupati benar-benar menjadi pelayan rakyat, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan:
Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas. Pemerintah daerah harus lebih terbuka dalam mengelola anggaran dan kebijakan publik. Rakyat harus bisa mengakses informasi tentang bagaimana dana publik digunakan.
Mendorong Kebebasan Pers yang Sehat
Wartawan harus diberi ruang untuk bekerja tanpa tekanan. Pemerintah daerah tidak boleh mengintervensi kebebasan pers dengan cara apapun, termasuk melalui tekanan ekonomi atau ancaman hukum.
Pendidikan Politik untuk Masyarakat
Rakyat harus lebih sadar akan hak dan kewajiban mereka dalam demokrasi. Masyarakat harus lebih kritis terhadap kebijakan pemerintah dan tidak segan untuk mengawasi jalannya pemerintahan daerah.
Amanah yang disampaikan Prabowo Subianto tentang pentingnya peran kepala daerah sebagai pelayan rakyat, bukan raja, harus menjadi pegangan bagi setiap gubernur dan bupati di Indonesia. Pemimpin daerah harus menyadari bahwa kekuasaan yang mereka pegang bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk melayani rakyat dengan sebaik-baiknya.
Di sisi lain, wartawan harus tetap menjaga independensinya dan berani menjadi suara kebenaran. Pers yang kuat dan bebas adalah kunci utama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan. Jika media hanya menjadi alat propaganda penguasa, maka demokrasi akan kehilangan ruhnya, dan rakyat yang akan dirugikan.
Hanya dengan pemerintahan yang bersih dan pers yang independen, Indonesia bisa terus maju dan benar-benar mewujudkan cita-cita demokrasi yang sesungguhnya.
Sumber.
Arisandi, M. Si Purn TNI/Kabengga id.