Kendari, Kabengga.Id, [11/02/2025] – Pada Desember 2024, Kota Kendari mencatat sejarah dengan terpilihnya Siska Karina Imran sebagai Walikota perempuan pertama, berpasangan dengan Sudirman sebagai Wakil Walikota. Pasangan ini berhasil meraih kepercayaan masyarakat melalui berbagai janji kampanye yang diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi kota ini
Salah satu program unggulan yang selalu di gaung-gaungkan oleh pasangan Walikota Kendari terpilih Siska Karina Imran dan Sudirman telah disampaikan usai rapat paripurna penetapan pemenangan pilkada 2024 di kantor DPRD Kendari, Sabtu (8/2/2025), program 100jt per RT ditujukan untuk mempercepat pembangunan di mulai dari lingkup RT (rukun tetangga) dan kemudian untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan tetapi program ini banyak menuai kritikan.
Ketua MPM UHO terpilih, Alvin Rezki Saputra menyoroti dan mempertanyakan terkait program unggulan ini, apakah mampu terealisasi serta bisa berjalan dengan baik mengingat ada kurang lebih 1000 RT di Kota Kendari, jika dihitung pengalokasian anggaran khusus untuk RT mencapai Rp 100 M/tahun, apakah dengan menggelontorkan dana yang banyak seperti itu bisa memberikan jaminan terkait pembangunan berkelanjutan yang di tujukan mulai dari tingkat RT (Rukun Tetangga).
Realisasi dari program ini dianggap cukup rumit mengingat APBD Kota Kendari hanya sebesar Rp 1,65 T yang kemudian pos-pos anggaran itu telah terbagi bagi mulai dari anggaran belanja operasi yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibaan serta bantuan sosial telah menggunakan APBD kurang lebih Rp 1,3 T ditambah dengan anggaran belanja modal Rp 321 M dan anggaran belanja tak terduga kisaran Rp 32 M. Nilai-nilai anggaran ini sesuai dengan yang di tetapkan PERWALI KOTA KENDARI SULAWESI TENGGARA NO. 44 Tahun 2025, oleh karena itu program ini dianggap tidak reaslistis serta berpotensi mengganggu pos-pos anggaran penting yang lain.
Maka dengan keterbatasan APBD apakah program 100 Jt/RT dapat terealisasi dan dengan pengalokasian yang merata? Tentunya hal tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih agar program pembangunan kota dapat berjalan secara tepat guna dan tepat sasaran tidak terbatas pada upaya realisasi untuk memenuhi janji kampanye namun tidak dengan pelaksanaan yang teratur dan terukur.
adapun alternatif solusi yang hendak saya tawarkan selaku mahasiswa yang berstatus sebagai social control yaitu, sebaiknya wacana pemberian 100 Jt/RT sebagai program Walikota Kendari sebaiknya dialokasikan untuk kepentingan lain seperti pembangunan infrastruktur jalan, mengingat di Kota Kendari masih banyak jalan yang perlu direkonstruksi, selain itu pemberian modal kepada pelaku UMKM agar pertumbuhan ekonomi lokal kota dapat berkembang lebih pesat, dan hal yang tak kalah urgent untuk menjadi perhatian pemerintah kota ialah pencegahan serta penanggulangan bencana banjir, tentunya alternatif berupa saran-saran tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah kota untuk dapat menempatkan fokus pembangunan kota secara lebih efektif dan efisien.
Bahwa pemberian anggaran 100 Jt/RT sebagai program pembangunan kota tidak dapat menjamin anggaran tersebut dapat dialokasikan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggungjawab, justru hal tersebut dapat membuka peluang lebih besar untuk praktik korupsi, kokusi, nepotisme (KKN) jika tidak ditopang dengan pengawasan yang cukup. Maka saya berharap pemerintah kota dalam hal ini Ibu Siska Karina Imran dapat lebih selektif dan bijak dalam menentukan program-program terbaik untuk kemajuan Kota Kendari.
Penulis: (DIR)
Editor: (H/M.)